Para demonstran berharap Gubernur Sulawesi Tengah dapat turun tangan memberikan solusi atau setidaknya menjembatani tuntutan mereka ke pemerintah kabupaten.
Mereka meminta agar ada kebijakan afirmatif, baik berupa pengangkatan menjadi aparatur sipil negara (ASN) maupun pemberian gaji yang layak dan setara dengan upah minimum.
Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi untuk mendapatkan tanggapan dari Bupati Donggala, Vera Laruni, belum membuahkan hasil.
Pihak Pemkab Donggala juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuntutan para pegawai honorer tersebut.
Usai menyuarakan tuntutannya, massa aki membubarkan diri dengan harapan tuntutan mereka mendapat tanggapan dari pemerintah.
Komentar