Ia menegaskan, berakhirnya masa transisi bukan berarti pemerintah berhenti memberikan pendampingan. Sejumlah program yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan penanganan dampak bencana lainnya, akan terus dipantau hingga seluruh proses selesai.
“Pemerintah tetap memonitor pembangunan huntara yang masih berlangsung. Hal-hal yang belum selesai akan tetap kita kawal bersama agar masyarakat terdampak mendapatkan penanganan yang baik,” tandasnya.
Wagub menjelaskan, Kabupaten Sigi menjadi wilayah fokus utama dalam masa tanggap darurat dan transisi pemulihan karena mengalami dampak paling besar akibat gempa bumi yang terjadi pada 16 Juni 2026. Karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan seluruh perangkat terkait menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
Ia berharap seluruh pihak terus memperkuat koordinasi dan memastikan proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan hunian, pemulihan infrastruktur, serta pemulihan kondisi sosial ekonomi warga.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan lebih baik,” tambahnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala BPBD Sulteng, Asbudiyanto; Kepala BPBD Kabupaten Sigi; perwakilan BNPB Provinsi Sulteng; serta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Sulteng.
Baca: Gerak Cepat Wagub Sulteng Reny Turun Langsung Cek Kondisi Warga Terdampak Gempa M 6,7 di Sigi
Komentar