gNews.co.id – Memperingati International Women’s Day (IWD) atau Hari Perempuan Internasional, komunitas Resonara menggelar diskusi bertajuk Ngaji Keperempuanan dengan mengangkat tema “Peran dan Tantangan Perempuan di Ruang Publik”.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin (9/3/2026) malam itu menghadirkan dua pemantik diskusi, yakni anggota DPRD Kota Palu, Mutmainna Korona, dan Sekretaris LKP3A Fatayat NU Sulteng, Sri Wulandari Mamonto, serta dihadiri oleh puluhan mahasiswa.
Dimulai tepat pukul 22.00 WITA, diskusi berlangsung hangat dan interaktif di tengah keterbatasan waktu yang justru tidak mengurangi antusiasme peserta. Sri Wulandari Mamonto dalam pemaparannya menekankan bahwa ruang publik tidak melulu soal wilayah di luar kampus, melainkan juga mencakup lingkungan akademik, termasuk organisasi mahasiswa.
“Ruang publik itu bukan hanya yang ada di luar sana. Di dalam kampus pun itu sudah termasuk ruang publik. Ketika kalian aktif dalam organisasi dan berinteraksi dengan banyak orang, itu berarti kalian sudah terlibat di ruang publik, meskipun skalanya masih kecil,” ujar Wulandari di hadapan para peserta.
Ia menjelaskan bahwa ruang publik memiliki dimensi sosial, politik, dan ekonomi yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Namun, menurutnya, perempuan hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, mulai dari stereotipe hingga marginalisasi.
“Hari ini kita masih melihat stigma bahwa perempuan terlalu menggunakan perasaan ketika memimpin. Padahal pengalaman dan pengetahuan perempuan sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih ramah terhadap perempuan,” katanya.
Lebih lanjut, Wulandari menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, termasuk yang terjadi di lingkungan kampus. Berdasarkan data yang ia himpun, kasus kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan.
“Kasus kekerasan di Sulawesi Tengah tahun 2025 meningkat, mulai dari kekerasan seksual, kekerasan verbal, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa daerah seperti Tojo Una-Una, Sigi, dan Kota Palu termasuk yang cukup tinggi angkanya,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Palu, Mutmainna Korona, menyoroti tantangan yang dihadapi perempuan di ruang publik, khususnya di ranah politik. Menurutnya, budaya patriarki bukan satu-satunya penghambat; sistem politik yang pragmatis turut memperkuat eksklusi terhadap kepemimpinan perempuan.
“Diskusi tentang kepemimpinan perempuan sering tidak dilihat dari kualitas atau gagasannya, tetapi masyarakat masih terjebak pada manipulasi citra atau hal-hal yang sifatnya pragmatis. Politik uang juga masih menjadi faktor yang mengabaikan kapasitas perempuan,” tegas Mutmainna.
Ia menambahkan bahwa pengalaman hidup perempuan menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan publik yang peka terhadap isu ketidakadilan gender.
“Kalau seseorang tidak pernah bersentuhan dengan persoalan di masyarakat, misalnya tidak pernah melihat langsung korban kekerasan, maka sulit baginya memiliki kepekaan dalam membuat kebijakan,” ujar Mutmainna.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah mahasiswa menyoroti maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus, terutama yang terjadi antar-mahasiswa. Mereka menilai kasus semacam ini kerap luput dari perhatian dibandingkan kasus yang melibatkan dosen atau tenaga pendidik.
Pertanyaan tersebut diperkuat oleh Muhammad Sadig, salah satu dosen yang turut hadir. Ia menyoroti fenomena korban yang enggan melapor secara resmi, tetapi justru menceritakan pengalamannya di ruang publik seperti media sosial atau forum diskusi.
Menanggapi hal itu, Mutmainna menegaskan pentingnya proses verifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun fitnah.
“Kalau sudah seperti itu bisa saja fitnah, perlu diverifikasi lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya,” katanya.
Ia juga berbagi pengalaman dalam mendampingi kasus kekerasan, bahwa tidak jarang ditemukan upaya dramatisasi atau eksploitasi isu untuk kepentingan tertentu.
“Tapi itu ketahuan, pak. Maksudnya pas perjalanannya itu, ketahuan. Jadi kalau begitu, biasanya beberapa juga itu yang sering mendramatisir. Biasanya kita cek, ada unsur politik yang dia ingin manfaatkan,” tandas Mutmainna.
Diskusi yang berlangsung hingga larut malam itu ditutup dengan penegasan bersama akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam berbagai ruang pengambilan keputusan, baik di kampus maupun di tingkat kebijakan publik. Partisipasi aktif perempuan dinilai krusial agar isu-isu kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dapat lebih terwakilkan.
Komentar