Ironisnya, solusi permanen sebenarnya pernah diwacanakan, yaitu pembangunan jalan alternatif Palu-Parigi yang lebih aman dan efisien.
Namun, rencana tersebut selalu kandas dengan alasan wilayah yang akan dibangun termasuk dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura).
Kalau benar demi kepentingan rakyat, harusnya ada solusi permanen. Tidak mungkin selamanya masyarakat dipaksa melewati jalur rawan longsor, sementara proyeknya terus menyedot anggaran negara.
“Saya menduga ada persekongkolan jahat antara pengguna anggaran dan kontraktor,” tandas Erwin.
Menunggu Sikap Tegas
Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan semakin menguat. Publik menilai perlu ada penyelidikan mendalam untuk mengungkap dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang ditengarai menjadi akar persoalan proyek ini.
Baca: Proyek “Abadi” Kebun Kopi tak Kunjung Usai, Longsor Kembali Terulang Tuai Kritik Tajam
Komentar