gNews.co.id – Polemik mengenai pengelolaan bandara privat tanpa kehadiran otoritas resmi negara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali menyeret sorotan publik terhadap kompleks industri nikel terbesar di negara ini.
Kontroversi ini dinilai sebagai puncak gunung es dari serangkaian masalah sistemik yang telah membayangi kawasan IMIP selama bertahun-tahun, mulai dari kecelakaan kerja fatal, kerusakan lingkungan, hingga dugaan eksploitasi buruh dan krisis kesehatan masyarakat.
Rentetan Tragedi Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi salah satu sorotan paling tajam.
Data dari Yayasan Tanah Merdeka (YTM) mencatat, sepanjang Januari hingga Mei 2025, telah terjadi 8 kasus kecelakaan K3 yang mengakibatkan 7 pekerja meninggal dunia.
Angka ini menambah panjang daftar insiden fatal yang terjadi di kawasan industri tersebut.
Tragedi yang paling membekas dalam ingatan publik adalah ledakan fasilitas smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) pada penghujung tahun 2023.
Peristiwa nahas yang terjadi pada Minggu, 24 Desember 2023, pukul 05.30 WITA, tersebut menewaskan 21 pekerja dan melukai 38 orang lainnya.
Desakan dari masyarakat sipil dan lembaga negara mendorong kepolisian melakukan pengusutan yang berujung pada penetapan dua tersangka Warga Negara Asing (WNA) berinisial ZG dan Z.
Banyak pihak menilai insiden ini sebagai manifestasi dari lemahnya pengawasan K3 yang telah berlangsung lama.
Selain ledakan, insiden lain yang merenggut nyawa pekerja terjadi pada Maret 2025, ketika tiga pekerja Demianus, Irfan, dan Akbar tewas tertimbun longsor di area penyimpanan tailing.
Kecelakaan ini diduga berkaitan dengan fasilitas tailing yang dikelola oleh perusahaan penyewa di kawasan IMIP, yaitu PT Huayue Nickel Cobalt (HYNC) dan PT QMB New Energy Material.
Tim SAR gabungan hanya berhasil menemukan jasad Demianus dan Irfan, sementara jasad Akbar tidak ditemukan setelah pencarian berminggu-minggu.
Dampak Lingkungan: Banjir dan Air Berwarna Merah Kecoklatan
Kehadiran kawasan industri PT IMIP yang berdiri di atas lahan seluas 4.000 hektare di Kecamatan Bahodopi juga menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan.
Banjir telah menjadi fenomena rutin yang menggenangi desa-desa di Bahodopi setiap kali curah hujan tinggi.
Pada penghujung tahun 2024, Desa Labota terendam banjir, yang menurut laporan BPBD Sulteng, menyebabkan lima indekos rusak ringan dan ratusan warga mengungsi.
Yang teranyar, pada medio Maret 2025, air berwarna merah kecoklatan membanjiri kompleks IMIP dan sejumlah desa di sekitarnya.
Para pegiat dan aktivis lingkungan menilai rangkaian bencana banjir ini tidak dapat dilepaskan dari masifnya geliat industri di kawasan tersebut.
Isu Ketenagakerjaan dan Upah di Bawah UMKDi tengah pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan, isu perlindungan buruh terus menjadi polemik.
Laporan riset berjudul “Sengkarut Perburuhan Nikel di Indonesia Morowali Industrial Park” yang dirilis oleh Rasamala Hijau Indonesia (RHI) bersama Trend Asia pada September 2024, memberikan gambaran tentang potret sistem ketenagakerjaan yang tidak manusiawi.
Temuan riset menunjukkan bahwa upah pokok buruh IMIP berkisar antara Rp3.000.000 hingga Rp3.100.000, angka yang masih berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Morowali sebesar Rp3.236.848.
Untuk mencapai penghasilan bulanan yang layak (sekitar Rp7,5 juta-Rp8 juta), kebanyakan buruh terpaksa menjalani lembur hingga 12 jam kerja per hari.
Kasus eksploitasi buruh yang paling menonjol adalah yang menimpa Lestari, seorang pekerja hamil.
Lestari diganjar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT Indonesia Ruipu Nickel And Chrome Alloy (IRNC) pada Maret 2025 setelah meninggalkan pekerjaan karena kelelahan dan sakit.
Setelah mendapat protes keras dari serikat pekerja, IRNC akhirnya membatalkan sanksi tersebut dan mempekerjakan Lestari kembali. Kasus ini menegaskan pola eksploitasi yang membayangi pekerja di kawasan IMIP.
Krisis Kesehatan: Lonjakan Kasus ISPA Dampak industri juga meluas ke sektor kesehatan masyarakat.
Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) kian mempertebal daftar masalah, mengubah Morowali menjadi zona “rawan penyakit” di balik statistik pertumbuhan ekonomi.
Akademisi dari Universitas Tadulako (Untad), Prof. Moh Ahlis Djirimu dalam sebuah dialog pada Jumat (5/12/2025), mengungkapkan data mengejutkan.
Komentar