Potensi Besar dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sektor Industri
Dalam rapat tersebut, Kepala Bapenda Dr. Rifki Anata Mustaqim, M.Si melaporkan adanya Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah provinsi.
Potensi ini dinilai cukup signifikan, dengan estimasi mencapai Rp300 miliar. “DBH ini murni hak provinsi dan tidak dibagi lagi ke kabupaten/kota,” jelas Rifki.
Menyikapi hal ini, Gubernur menginstruksikan agar Bapenda segera menindaklanjuti pencairan DBH yang masih tertahan di Kementerian Keuangan.
Selain itu, Gubernur juga meminta Bapenda untuk mempelajari best practices dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengelola PAD, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang menjadi kontributor terbesar PAD di Kaltim.
“Tolong kirim staf ke sana untuk belajar,” ujar Gubernur, menekankan pentingnya meniru keberhasilan Kaltim dalam meningkatkan PAD dari PBBKB.
Gubernur juga meminta Bapenda untuk menyusun data terpilah antara kendaraan industri dan non-industri guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut.
Selain itu, koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota juga ditekankan agar terjadi sinergi dalam pengumpulan pajak, mengingat hasilnya akan kembali disalurkan ke kabupaten/kota melalui DBH.
Morowali: Pusat Industri Nikel yang Menjanjikan
Morowali, sebagai kawasan industri nikel terbesar di Sulteng, menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan PAD. Gubernur menyoroti potensi besar dari sektor ini, dengan contoh setoran pajak air permukaan di Morowali yang mencapai Rp4,3 miliar per bulan.
Baca: DPP Partai Perindo Kunjungan Silaturahmi ke Gubernur Sulteng Anwar Hafid
Komentar