Selain itu, ada 3 konflik di kawasan industri, 14 kasus pertambangan (nikel dan Galian C), serta 6 kasus lingkungan hidup yang sewaktu-waktu bisa memicu ketegangan sosial.
“Di masa kepemimpinan Gubernur Rusdy Mastura, kami berhasil menyelesaikan 71 kasus. Namun, masih banyak PR yang harus diselesaikan,” ungkapnya.
Satgas Konflik Agraria Harus Fokus dan Tidak Aneh-Aneh
Ridha menyarankan agar Satgas Penyelesaian Konflik Agraria bekerja secara fokus, terutama dalam memastikan pemenuhan hak properti masyarakat dan korban konflik.
Menurutnya, upaya ini harus sejalan dengan misi peningkatan kesejahteraan, stabilitas sosial, serta iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Satgas harus bekerja jelas, tidak perlu aneh-aneh yang terkesan tanpa arah. Memperdebatkan status satgas juga tidak ada gunanya. Yang penting adalah menyederhanakan struktur internal dan mekanisme penanganan kasus,” tegas Ridha Saleh.
Perlunya Aksi Nyata
Ridha Saleh menutup pernyataannya dengan pesan tegas.
“Kalau kenyataannya masih seperti ini, masih mau aneh-aneh kah,” tandasnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa penyelesaian konflik agraria membutuhkan komitmen serius, kerja terstruktur, dan pendekatan yang berpihak pada keadilan serta kesejahteraan masyarakat.
Baca: Ridha Saleh Sebut Gubernur Sulteng Komitmen pada Reforma Agraria
Komentar