Oleh karena itu, selain melakukan penutupan, Edank juga mengimbau pemerintah daerah untuk segera merancang program alternatif bagi masyarakat di sekitar Dongi-Dongi.
Ia menekankan bahwa wilayah yang diperuntukkan bagi masyarakat memang didesain untuk sektor pertanian dan perkebunan berkelanjutan di penyangga kawasan taman nasional.
Pemerintah daerah harus hadir tidak hanya dengan tindakan represif, tetapi juga dengan solusi.
Program pertanian berkelanjutan harus segera dibuat agar masyarakat memiliki mata pencaharian alternatif.
“Tanpa harus merusak kawasan konservasi dan situs sejarah yang dilindungi,” jelas Ridha Saleh.
Baca: Keberanian Negara Diuji di Dongi-Dongi: Tambang Ilegal Beroperasi, Enclave Bukan Kartu Bebas
Komentar