gNews.co.id – Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengajak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjalin kerja sama guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini disampaikan Gubernur Anwae saat menerima kunjungan Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Edy Suharto beserta jajarannya di ruang kerjanya, Kamis (6/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Novalina.
Pada kesempatan itu, Gubernur dan Wagun didampingi asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, Asisten Administrasi Umum M. Sadly Lesnusa, Inspektur Inspektorat Muhamad Muchlis, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rifki Anata Mustaqim, beserta jajaran.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah, khususnya dalam sektor pajak air permukaan di kawasan industri Sulteng.
Ia juga memberikan perbandingan dengan Provinsi Kalimantan yang saat ini mampu menyerap pendapatan pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar ± Rp 6 triliun. Sementara itu, Sulteng masih jauh dari angka tersebut.
“Kami ingin mengoptimalkan potensi yang ada, terutama di sektor pajak Air Permukaan. Dengan kerjasama ini, kami berharap dapat meningkatkan kontribusi PAD untuk pembangunan daerah,” ujar Gubernur Anwar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKP Sulteng, Edy Suharto menyatakan kesiapan lembaganya untuk bekerja sama dengan pemprov.
Ia menjelaskan bahwa kerjasama ini akan melibatkan pemantauan dan evaluasi bersama dengan stakeholder terkait guna mengoptimalkan potensi pajak di daerah.
“Kami siap mendukung upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan PAD. Langkah ini akan kami lakukan melalui koordinasi dan evaluasi yang terintegrasi dengan semua pihak terkait,” ujar Edy Suharto.
Kerjasama ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi peningkatan pendapatan daerah serta mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Sulteng.
Baca: Gubernur Sulteng Tegaskan Komitmen Akses Kesehatan untuk Semua Warga: Cukup dengan KTP Bisa Berobat
Komentar