gNews.co.id – Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri mempunyai kekuatan politik yang besar dalam perhalatan politik Pilkada Sulteng pada November mendagang.
Di mana kontestasi pemilihan gubernur di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang semakin memanas, dengan tiga pasang calon yang hampir pasti akan bertarung dalam ajang tersebut.
Ketiga pasang bakal calon, yaitu Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri, Rusdy Mastura-Sulaiman Agusto Hambuako, dan Anwar Hafid-Renny Lamadjido, telah resmi mendaftar dan menjalani tes kesehatan sebagai salah satu syarat pencalonan.
Di antara ketiga pasangan tersebut, Ahmad Ali atau AA begitu menonjol sebagai kandidat paling kuat.
Dukungan yang diterima oleh pria kelahiran Wosu, Morowali, Sulteng pada 16 Mei 1969 ini, tidak hanya berasal dari banyak partai politik, tetapi juga dari tokoh-tokoh sentral di daerah ini.
Beberapa nama besar seperti Longki Djanggola, mantan gubernur Sulteng dua periode, Ketua DPD Golkar Sulteng, Arus Abdul Karim, mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Mohammad Hidayat Lamakarate.
Diketahui, Hidayat Lamakarate pernah menjadi calon gubernur pada 2020. Kemudian Ahmad M. Ali juga didukung oleh Mulhanan Tombolotutu yang juga mantan Wakil Wali Kota Palu dua periode di era Rusdy Mastura yang secara terbuka menyatakan dukungan.
Tidak hanya itu, dukungan juga mengalir dari tokoh agama terkemuka seperti penceramah kondang Ustaz Abdul Somad (UAS).
UAS bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa dukungannya pada Pilkada kali ini hanya diberikan kepada dua orang, salah satunya adalah Ahmad Ali.
“Saya dalam Pilkada ini mendukung gubernur cuma dua, yang pertama di kampung saya, yang kedua pak Ahmad Ali. Tidak ada kasih dukungan yang lain,” ungkapnya.
Dukungan lintas agama juga terlihat dari pernyataan Pendeta Rinaldy Damanik, tokoh gereja dan deklarator perdamaian Poso juga menyatakan dukungannya kepada Ahmad Ali.
Besarnya dukungan ini tidak lepas dari keyakinan banyak pihak bahwa Ahmad Ali adalah sosok yang mampu membangun Sulteng dan menyelaraskan program-program daerah dengan pemerintah pusat.
Komentar