Padahal, nilai ekspor tambang di Sulteng mencapai Rp500 triliun, namun dana bagi hasil ke daerah hanya sekitar Rp200 miliar.
“Gubernur Anwar Hafid kerap mengeluhkan hal ini. Ini tidak adil. Daerah penghasil tambang seperti Sulteng harus mendapat manfaat lebih besar,” tegasnya.
Kritik untuk Pemerintah Pusat
Politisi asal Sulteng itu juga mengkritik pemerintah pusat yang dinilai abai terhadap daerah penghasil tambang.
“Apakah kita harus jadi gerombolan dulu baru diperhatikan? Jangan sampai pemda dibiarkan tanpa kepastian kontribusi dari korporasi besar yang mengeksploitasi sumber daya kita,” tandasnya.
Longki mendorong Pemprov Sulteng segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian terkait untuk memastikan pembagian hasil tambang yang lebih adil.
Komentar