Beberapa di antaranya pada penggunaan material hanya menggunakan bekas galian yang bercampur dengan akar serta bahan lain yang tidak diinginkan, seperti lumpur bercampur dengan akar dan bahan lain yang mudah kropos.
Seharusnya menggunakan agregat S dengan komposisi setengah split ditambah skrining kemudian ditambah abu batu.
“Selain itu, alat yang digunakan untuk pekerjaan pemadatan hanya menggunakan bucket excavator, padahal seharusnya menggunakan vibro roller berkapasitas tinggi,” tegas Rifaldi.
Dia mengaku heran, anggarannya begitu besar tapi spesifikasi material yang digunakan itu bercampur akar pohon.
Sehingga katanya, sangat jelas bahwa paket dengan anggaran ratusan miliar rupiah yang dikerjakan oleh PT PP menimbulkan pertanyaan besar akan kualitas materialnya.
Rifaldi berpendapat Ratusan miliar dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) melalui BP2W Sulteng pada tahun 2023 itu adalah sebagian besar kesalahan dari pengawas pekerjaan.
“Sebaiknya pihak instansi terkait lebih ketat dalam melakukan pengawasan. Jangan sampai pekerjaan bahu jalan tersebut merugikan semua pihak. Sebab, anggaran ini berasal dari pajak yang dibayar masyarakat, dan tidak hanya asal mengerjakan karena kejar profit lebih,” tandasnya.
Rifaldi menyatakan, pihak Kementerian PUPR dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulteng sebaiknya menilai pekerjaan dan jangan asal menerima pekerjaan dari pihak penyedia jasa.
Pasalnya, jelas sekali dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan metode pekerjaan. Dilihat dari sisi material dan pemadatan saja sudah tidak sesuai spesifikasi teknis.
“Jelas secara otomatis akan lebih irit terhadap material dan penggunaan alat berat atau vibro roller yang diduga tidak sesuai dengan komitmen,” jelas Rifaldi.
Baca: Bahu Jalan Rusak, Tanah Berlumpur Berserakan di Proyek BP2W
Komentar