gNews.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulteng Tahun 2026, Senin (27/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Grand Sya Hotel tersebut menjadi momentum strategis menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.
Musrenbang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah, serta sektor pemangku kepentingan pembangunan daerah lainnya.
Perlubahan Paradigma Perencanaan
Dalam arahannya, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum untuk menyamakan persepsi atas berbagai persoalan fundamental di daerah.
“Musrenbang ini penting untuk memastikan kita memiliki pandangan yang sama tentang apa yang menjadi musuh bersama kita. Jika tidak, maka masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri, tanpa arah yang terintegrasi,” tegas Gubernur Anwar Hafid.
Kemiskinan Masih Jadi Fokus Utama
Gubernur Anwar Hafid secara khusus menekankan bahwa pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas utama pembangunan di Sulawesi Tengah.
Meski daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, ia mengakui bahwa dampak anggaran penanganan kemiskinan selama ini belum signifikan.
“Kemiskinan menjadi isu strategis yang terus kita tangani secara bertahap. Dengan potensi SDA yang kita miliki, ini peluang besar mendorong kesejahteraan masyarakat. Diperlukan penguatan langkah, sinergi, dan evaluasi berkelanjutan agar program semakin tepat sasaran,” katanya.
Menurut Gubernur, perencanaan melalui Musrenbang harus mampu mengoreksi intervensi pembangunan agar benar-benar menyentuh akar persoalan, bukan sekadar menggelontorkan anggaran besar tanpa hasil terukur.
Jangkau Kelompok Miskin yang Tak Bersuara
Salah satu sorotan penting Gubernur adalah ketidakterwakilan kelompok masyarakat miskin (desil 1 dan 2) dalam forum perencanaan formal seperti Musrenbang desa maupun kecamatan.
“Kelompok desil 1 dan 2 ini jarang bersuara dalam forum resmi. Padahal merekalah yang paling membutuhkan intervensi kebijakan. Karena itu, pendekatan kita harus berubah, lebih proaktif menjangkau mereka,” jelasnya.
Gubernur mengapresiasi program pemerintah pusat yang mulai menyasar langsung kelompok rentan, seperti pendidikan berbasis afirmasi dan jaminan sosial. Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota menyesuaikan kebijakan daerah agar selaras dengan upaya tersebut.
Pendidikan dan Kesehatan: Hak Dasar, Bukan Beban
Di sektor pendidikan, Gubernur menegaskan komitmen memperluas akses, termasuk mendorong wajib belajar 13 tahun. Ia juga menekankan pentingnya kehadiran negara melalui kebijakan afirmatif.
“Saya sering bertemu masyarakat di desa-desa, orang tua datang menyampaikan terima kasih karena anaknya bisa kuliah. Ini bukti negara harus hadir. Pendidikan bukan beban, tetapi solusi untuk mengurangi beban hidup masyarakat,” ungkapnya.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah fokus memastikan akses layanan bagi masyarakat kurang mampu melalui skema jaminan kesehatan.
Komentar