Anwar, yang pernah menjadi Bupati Morowali, mencontohkan kesuksesan percepatan perizinan di era kepemimpinannya.
Ia meminta seluruh dinas PTSP kabupaten/kota bekerja sama dengan provinsi untuk mengembangkan platform digital yang terintegrasi, sekaligus mencegah pemalsuan dokumen.
Waspadai Penyalahgunaan Dokumen
Gubernur mengingatkan kasus terbaru di Morowali, di mana rekomendasi dinas dipalsukan untuk mengambil air baku tanpa izin.
“Verifikasi setiap dokumen! Hubungi langsung pejabat terkait untuk konfirmasi. Jangan sampai petugas terjebak masalah hukum karena kelalaian,” tegas Gubernur Anwar Hafid.
Ia juga menyarankan penggunaan aplikasi dengan fitur keamanan tinggi, seperti tanda tangan digital dan blockchain, untuk memastikan keaslian dokumen perizinan.
Koordinasi Provinsi-Kabupaten/Kota Kunci Utama
Anwar Hafid menekankan perlunya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Setiap izin yang diterbitkan provinsi wajib dikomunikasikan ke daerah terkait untuk menghindari tumpang tindih wewenang.
“Kita satu tujuan: mensejahterakan rakyat Sulteng. Jangan sampai ada ego sektoral,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Anwar Hafid berencana mengunjungi seluruh kabupaten/kota bersama jajaran dinas provinsi untuk memastikan program pembangunan berjalan sinergis.
“Dana terbatas, tapi jika dikelola dengan kolaborasi, hasilnya akan maksimal,” jelas Gubernur Anwar Hafid.
Komentar