2. Finalisasi pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 yang hingga kini belum tuntas, meski seharusnya dilaksanakan awal tahun ini.
“Kami siap mengikuti keputusan BKN, namun harapannya proses ini dapat segera diselesaikan agar tidak menghambat pelayanan publik,” ungkapnya.
Dukungan Komisi II DPR RI
Menanggapi hal tersebut, Ketua Delegasi Komisi II DPR RI, Longki Djanggola menyatakan apresiasi atas berbagai kebijakan yang diusulkan Gubernur.
“Kami mendukung penuh pembentukan Satgas Penyelesaian Konflik Agraria di Sulteng untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Longki.
Terkait rotasi jabatan, politisi Partai Gerindra itu menawarkan solusi dengan mendelegasikan kewenangan Persetujuan Teknis (Pertek) ke BKN Regional Makassar untuk mempercepat proses rotasi di wilayah Indonesia Timur.
“Dengan delegasi ini, diharapkan pelayanan publik di daerah timur dapat lebih efisien,” katanya.
Turut Hadir kegiatan ini dihadiri oleh, Karo Administrasi Pimpinan, Eddy Nicolas Lesnusa, Tenaga Ahli DPR RI, Jafar G. Bua, Ibrahim Lagandeng, Fahrianto, dan Narraya Nursadrina Putri Amdan.
Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan di Sulteng.
Baca: Gubernur Anwar Hafid Bersilaturahmi ke Kediaman Longki Djanggola, Bahas Pembangunan Sulteng
Komentar