gNews.co.id – Praktisi pemberdayaan masyarakat dan mantan Tenaga Ahli Gubernur Sulteng, HusinAlwi menyampaikan pokok-pokok pikirannya terkait fokus pemerintahan Gubernur baru Anwar Hafid (AH) dan Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido.
Pokok pikirannya terkait percepatan penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal ini disampaikan dalam sebuah diskusi yang digelar di Palu, Sabtu (8/3/2025).
Husin Alwi, yang juga penerima Pin Emas dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kontribusinya dalam program Padat Karya dan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu, menekankan bahwa komitmen dan konsistensi merupakan hal prinsip yang harus dimiliki oleh pemimpin dan seluruh perangkatnya, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Keselarasan dalam kebijakan pro-poor, penganggaran pro-poor, dan program pro-poor akan menjadi indikator utama dalam pengarusutamaan percepatan penanggulangan kemiskinan saat ini,” ujar Husin Alwi.
Ia menegaskan pentingnya komitmen dan konsistensi dalam meminimalisir, bahkan menghilangkan, inclusion error dan exclusion error, atau dalam bahasa sederhana, ‘Orang yang berhak tidak mendapat bantuan, sedangkan yang mendapat bantuan bukanlah orang yang berhak’.
“Hal ini harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, pemutakhiran data kemiskinan daerah menjadi hal yang sangat dibutuhkan, termasuk analisis mendetail terhadap dimensi kemiskinan di daerah,” katanya.
Husin Alwi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris KONI Sulteng, menambahkan bahwa dalam intervensi program percepatan penanggulangan kemiskinan, Sulteng membutuhkan program yang revolusioner dan bersifat direct attack poverty.
“Jika program masih bersifat rembesan, mustahil tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah akan turun signifikan di bawah 10 persen ke depannya,” ungkapnya.
Menurutnya, pengalaman panjang di Kota Palu pada tahun 2015 melalui gerakan Palu Zero Poverty dengan program unggulan Padat Karya dan PDPM telah membuktikan bahwa program revolusioner dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan hingga 7,24 persen.
“Maka, program ekstraordinary seperti itu sebaiknya dimiliki oleh pemerintahan Sulawesi Tengah pada periode ini,” jelas Husin.
Husin Alwi juga menyoroti peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dibentuk sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015.
TKPKD, yang diketuai oleh Wakil Gubernur dan Gubernur sebagai penanggung jawab, seharusnya menjadi garda terdepan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Sulteng.
“Diantaranya, TKPKD perlu melakukan penguatan dan segera mereview Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sesuai visi, misi, dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur BERANI,” ungkapnya.
Husin menjelaskan bahwa pengarusutamaan RPKD yang berorientasi pada percepatan penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, akan membuat seluruh perencanaan, intervensi program, dan targeting berjalan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
Baca: Gubernur Sulteng Pimpin Rapat Penyusunan RPJMD 2025-2030, Fokus Solusi Konkret Pembangunan Daerah
Komentar