Ashar Yahya mendesak PT CPM dan pemerintah agar lebih serius dalam memastikan bahwa investasi yang masuk ke Sulteng benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Ia menyampaikan empat tuntutan utama:
• PT CPM harus meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal secara langsung dan mengurangi ketergantungan pada vendor.
• PT CPM wajib bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan dan memberikan kompensasi nyata bagi masyarakat terdampak.
• Pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi operasional PT CPM, memastikan bahwa perusahaan berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat, bukan hanya keuntungan segelintir pihak.
• Jaminan perlindungan bagi tenaga kerja yang terdampak pemutusan kontrak, khususnya pekerja PT AKM yang kini menghadapi ketidakpastian ekonomi.
Himpunan Pemuda Alkhairaat menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, bukan sekadar menjadi lahan keuntungan bagi korporasi besar.
“Kami akan terus mengawal isu ini. Jangan sampai tanah dan kekayaan alam kita hanya menjadi sumber kekayaan bagi segelintir pihak, sementara masyarakat lokal tetap hidup dalam ketidakpastian,” tandas Ashar Yahya.
Baca: Aliansi Anti PT CPM Tolak Keras Penambangan di DAS Pondo: Desak Pemerintah Bertindak Tegas
Komentar