Namun, di tengah proses pengawalan tersebut, justru ditemukan langkah-langkah sepihak yang dinilai tidak menghormati lembaga DPRD sebagai mitra aspirasi rakyat.
“Minta kami dampingi, tapi ternyata ada yang melakukan langkah di luar sepengetahuan kami. Ini harusnya tidak terjadi,” tegas politisi dari Fraksi Partai NasDem itu.
RDP kali ini merupakan pertemuan keempat antara masyarakat penambang Poboya dan PT CPM.
Pada tiga RDP sebelumnya, pihak perusahaan tambang tersebut diketahui tidak hadir memenuhi undangan DPRD Sulteng.
Baru pada pertemuan keempat ini, PT CPM akhirnya hadir, didampingi dinas terkait, serta dihadiri pula oleh perwakilan masyarakat adat dan para penambang.
Arnila berharap ke depan seluruh pihak dapat menjaga komunikasi dan menghormati mekanisme yang tengah berjalan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tambang Poboya memerlukan sinergi dan transparansi dari semua pihak agar solusi yang dihasilkan dapat diterima secara adil dan berkelanjutan.
Komentar