Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Buol, Arman A Hala, menegaskan bahwa Bupati harus segera menyelesaikan persoalan hukumnya di KPK.
“Dengan tegas, kami katakan selesaikan kasus di KPK, hentikan kontradiksi sikap, dan buktikan integritas bukan sekadar kata-kata,” tegas Arman.
Ia juga menyoroti ketidakhadiran Bupati Buol dalam rapat koordinasi (rakor) dengan KPK pada awal Agustus 2025 lalu dengan alasan sakit.
Namun, alasan itu dianggap tidak konsisten karena Bupati terlihat menghadiri sejumlah kegiatan pemkab dan bahkan videonya joget di arena balap motor menjadi viral.
“Buol butuh pemimpin yang menghadapi hukum dengan kepala tegak, demi menjaga marwah daerah dan kepercayaan rakyat. Bukan yang bersikap kontradiktif,” pungkas Arman.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Risharyudi Triwibowo maupun pihak Pemkab Buol menanggapi desakan tersebut.
Perkembangan kasus ini terus ditunggu publik untuk melihat komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.
Komentar