Anwar juga menyebut bahwa kewenangan pertambangan kini telah beralih ke pemerintah pusat sesuai UU Minerba terbaru.
Polemik Tambang dan Kesejahteraan Daerah
Polemik ini kembali mencuat di tengah maraknya kritik terhadap eksploitasi sumber daya alam di Sulteng yang dinilai belum sebanding dengan kesejahteraan masyarakat.
Banyak pihak menuntut transparansi pengelolaan tambang dan distribusi manfaat yang lebih adil bagi daerah.
Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian ESDM maupun PT Vale terkait klaim Anwar Hafid.
Namun, isu ini diprediksi akan terus menjadi perdebatan, terutama menjelang evaluasi kebijakan pertambangan nasional.
Komentar