Karlan mengingatkan bahwa banyak warga Desa Nambo dan desa tetangga yang bergantung pada aktivitas perusahaan.
“Kami tidak ingin ada narasi yang justru merugikan desa dan masyarakat yang bekerja di sana,” imbuhnya.
Ajakan untuk Percayakan Proses pada Pemerintah
Di akhir pernyataan bersama, masyarakat Desa Nambo mengajak semua pihak untuk mempercayakan penyelesaian persoalan kepada jalur pemerintahan yang sah.
“Percayakan persoalan ini kepada pemerintah, mulai dari desa hingga provinsi. Kami yakin setiap keputusan diambil sesuai aturan. Jangan sampai desa dirugikan karena sikap pribadi atau kelompok tertentu,” tandas Karlan mewakili perasaan warga.
Klarifikasi ini diharapkan dapat mengembalikan fokus pada proses penyelesaian yang konstruktif antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, serta menghentikan narasi yang dianggap tidak akurat dan tidak representatif.
Baca: Apresiasi Program Kadin, Gubernur Sulteng Siapkan Parigi Moutong Sentra Pertumbuhan Ekonomi
Komentar