gNews.co.id – Hari Pers Nasional (HPN) bukan sekadar kegiatan seremonial. HPN menjadi ajang refleksi bagi insan pers nasional untuk mengevaluasi kualitas karya jurnalistik dan sumbangan pers bagi kehidupan bangsa dan negara.
Di era digital saat ini, HPN juga menjadi pengingat pentingnya menjaga kredibilitas, independensi, serta memerangi berita bohong (hoaks), informasi menyesatkan, dan ujaran kebencian di tengah masyarakat.
Hal itu antara lain dibicarakan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Akhmad Munir dan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa dalam pertemuan di kantor PWI, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Teguh hadir memenuhi undangan PWI didampingi Ketua Harian JMSI Ari Rahman. Adapun Akhmad Munir didampingi Sekjen PWI Marthen Selamet Susanto, Wakil Sekjen PWI Kadirah, dan Ketua Bidang Pendidikan Agus Sudibyo.
Dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985, HPN ditetapkan pada 9 Februari. Namun untuk HPN 2027, karena 9 Februari diperkirakan bersamaan dengan bulan puasa Ramadan, HPN akan dilaksanakan pada April 2027.
HPN 2027 di Provinsi Lampung juga akan digelar bersamaan dengan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas).
“Secara umum HPN juga menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme yang sejalan dengan kesejahteraan ekonomi para pekerja media agar tetap teguh menjalankan prinsip independensi,” ujar Akhmad Munir, mantan Direktur Utama Perum LKBN Antara yang kini dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengawas Antara.
“Kami ingin agar HPN 2027 nanti bisa lebih inklusif dan melibatkan semua konstituen Dewan Pers,” jelas Akhmad Munir yang diamini Teguh Santosa.
Agus Sudibyo menambahkan, inklusivitas HPN 2027 akan dimulai dari proses perencanaan, penyusunan program, hingga pelaksanaan. Sementara itu, kick-off HPN 2027 akan dilakukan pada November 2026.
Dalam pertemuan itu, Teguh yang pernah menjabat Ketua Bidang Luar Negeri PWI (2013–2018) dan Anggota Dewan Kehormatan (2018–2020) membagikan pengalamannya saat memimpin Panitia HPN 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Baca: Menata Arah JMSI Sulteng: Matangkan UKW, Raker, Dialog Publik, hingga Aksi Sosial
Komentar