Ia mendorong mahasiswa untuk menjadi agen perubahan yang melek politik dan kritis terhadap perubahan regulasi, termasuk revisi undang-undang yang berdampak pada perlindungan perempuan dan anak.
“Mahasiswa harus bijak mengawal peraturan hari ini, jangan sampai tidak melek akan kebijakan yang berubah,” tegas Dr. Khalilah.
Dalam diskusi tersebut, ia juga menyoroti soal prioritas anggaran negara. Menurutnya, program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap diimbangi dengan perhatian serius terhadap anggaran pendidikan dan program perlindungan perempuan serta anak, agar tidak terjadi pergeseran prioritas yang merugikan kelompok rentan.
Diskusi ini diharapkan tidak sekadar menjadi ruang tukar pikiran, tetapi juga melahirkan langkah konkret, seperti penguatan sistem pelaporan, edukasi kesadaran gender, serta kolaborasi lintas lembaga di lingkungan FTIK UIN Datokarama Palu.
Sinergi yang dibangun Resonara bersama tokoh-tokoh seperti Dr. Khalilah dinilai sebagai langkah strategis memperkuat gerakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sulawesi Tengah.
Secara keseluruhan, forum ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukan hanya agenda terbatas, melainkan bagian dari misi pendidikan dan gerakan mahasiswa itu sendiri.
Komentar