– Pelanggaran kawasan hutan seluas 6.110 hektare sejak 2006 tanpa izin, mengakibatkan negara kehilangan potensi penerimaan seperti dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, dan denda eksploitasi.
Desakan untuk Penegakan Hukum
Allan mendesak Kejagung dan Kejati Sulteng segera memeriksa Anwar Hafid, yang dinilai bertanggung jawab atas penerbitan izin bermasalah tersebut.
“Apakah rakyat harus turun ke jalan dulu agar aparat hukum bergerak? Jangan sampai muncul persepsi ‘no viral, no justice’,” tegasnya.
Ia menegaskan, kasus ini bukan sekadar pelanggaran korporasi, melainkan juga penyalahgunaan wewenang pejabat yang merugikan negara ratusan miliar rupiah dan merampas hak masyarakat.
Tindakan tegas dari penegak hukum dinanti untuk mengembalikan keadilan dan menghentikan praktik serupa di masa depan.
Baca: Tim Penyidik Kejati Sulteng Geledah Kantor PT RAS di Morut Terkait Dugaan Tipikor Kelola Lahan Sawit
Komentar