ART mengingatkan agar ketidakseimbangan ini tidak berujung pada aksi protes serupa yang pernah dilakukan ribuan hakim Indonesia saat mogok kerja atau cuti bersama serentak pada 7-11 Oktober 2024. Saat itu, para hakim menuntut penyesuaian gaji dan tunjangan yang tidak naik selama belasan tahun.
“Juga, tidak perlu menunggu para jaksa kita mencontoh polisi di Papua Nugini dua tahun lalu, yang melakukan tindakan kolektif menghentikan layanan keamanan sebagai respons atas pengaturan gaji yang tidak tepat,” imbuhnya.
Di akhir pernyataannya, ART menegaskan bahwa pencapaian luar biasa Satgas PKH dan Kejaksaan merupakan panggilan nyaring kepada Presiden untuk kembali memberikan perhatian khusus.
“Triliunan rupiah yang berhasil didatangkan ke kas negara, plus ribuan hektar lahan hutan yang dikembalikan, semua itu adalah panggilan untuk Presiden kembali datang ke Kejagung. Ditunggu kabar baiknya, Pak,” tandasnya.
Baca: ART Ucapkan Selamat Bertugas Kajati Baru di Tanah Tadulako: Segera Selesaikan PR Kasus yang Tertunda
Komentar