gNews.co.id – Amarah meledak di ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sulawesi Tengah, Rabu (15/4/2026). Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng, Muhammad Safri, dengan nada tegas mendesak pemerintah mencabut izin operasional PT FMI.
Kemarahan ini dipicu oleh tewasnya seorang pekerja kontrak di area kerja perusahaan tersebut beberapa waktu lalu.
Bertempat di Gedung DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Safri menilai nyawa pekerja tak lagi dihargai oleh perusahaan yang disebutnya lalai dalam standar keselamatan kerja (K3).
“Saya tegaskan, jangan main-main dengan nyawa rakyat! Kami mendesak operasional PT FMI dicabut sekarang juga. Tragedi ini bukan sekadar kecelakaan kerja biasa, tapi bukti nyata adanya pembiaran,” ujar Safri dengan suara lantang.
Politisi PKB itu juga menyoroti sikap perwakilan PT FMI yang hadir dalam RDP. Menurutnya, perwakilan perusahaan tersebut tidak fasih berbahasa Indonesia sehingga mempersulit jalannya pembahasan.
“Dia ini orang luar negeri, tidak ada nasionalismenya,” tegas Safri sambil menunjuk perwakilan PT FMI.
Ia menuding PT FMI kerap menyederhanakan regulasi. Sikap meremehkan aturan itulah, kata Safri, yang menjadi akar fatalnya pelanggaran di lapangan hingga memakan korban jiwa.
“Mereka terlalu menggampangkan aturan. Prosedur hanya dianggap formalitas di atas kertas, sementara fakta di lapangan sangat berisiko. Mereka tidak layak beroperasi di tanah Sulawesi Tengah,” tambahnya.
Tidak hanya menyasar perusahaan, Safri juga melayangkan kritik pedas terhadap kinerja Inspektur Tambang. Ia menilai pengawasan yang dilakukan selama ini mandul dan terlalu formalitas.
“Saya melihat Inspektur Tambang ini terlalu sibuk berkutat pada aspek administratif belaka. Anda jangan hanya melihat kelengkapan dokumen di atas meja sementara nyawa melayang di lapangan. Ini bukan soal kertas, ini soal pelanggaran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” tandasnya.
Komentar