Lebih lanjut, Safri meminta Gubernur Sulawesi Tengah bertindak tegas dengan mengevaluasi total seluruh izin perusahaan di kawasan industri, terutama yang berstatus subkontraktor.
“Pak Gubernur harus bertindak tegas, jangan lembek! Saya minta semua izin perusahaan di kawasan industri dievaluasi total, terutama mereka yang berstatus subkontraktor. Seringkali mereka ini yang paling abai terhadap hukum dan keselamatan pekerja demi mengejar keuntungan semata,” tandas Ketua Fraksi PKB tersebut.
Menurut Safri, maraknya kecelakaan kerja yang melibatkan pekerja kontrak menunjukkan adanya masalah sistemik dalam rantai kerja sama antara perusahaan induk dan subkontraktor. Ia memastikan Komisi III akan terus mengawal kasus ini hingga ada sanksi konkret.
“Tidak ada kompromi untuk urusan nyawa. Kami akan pastikan rekomendasi pencabutan izin ini sampai ke meja Gubernur dan menjadi peringatan keras bagi perusahaan lainnya di Sulawesi Tengah,” pungkasnya.
Komentar