gNews.co.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menegaskan komitmen kuat pemerintah provinsi untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer yang hingga kini masih menghadapi ketidakjelasan status dan hak pembayaran.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sulteng, Senin (20/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Polibu Kantor Gubernur itu juga dihadiri Wakil Gubernur Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Provinsi, Novalina.
Kritik Laporan yang Tak Sesuai Fakta
Dalam arahannya, Anwar secara tegas mengkritisi laporan administratif yang dinilainya tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Ia menemukan masih banyak tenaga honorer yang belum menerima haknya, meskipun laporan resmi menyebutkan persoalan telah terselesaikan.
“Laporan saja tidak cukup. Saya butuh bukti, karena di lapangan masih banyak yang belum dibayar,” tegas Gubernur Anwar Hafid.
Ia menegaskan tidak akan lagi menerima laporan tanpa bukti yang jelas dan terverifikasi. Menurutnya, persoalan tenaga honorer tidak bisa dipandang sebagai beban masa lalu semata.
Meskipun sebagian besar diangkat sebelum masa kepemimpinannya, tanggung jawab tetap melekat pada pemerintah saat ini.
“Jangan saling lempar tanggung jawab. Setiap pimpinan wajib hadir menyelesaikan persoalan, bukan justru menghindar,” ujarnya.
Soroti Praktik Rumahkan Tanpa Keputusan Jelas
Gubernur juga menyoroti praktik “merumahkan” tenaga honorer tanpa dasar keputusan administratif yang jelas. Ia menilai hal tersebut bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tuntutan di kemudian hari.
Menurutnya, jika memang tidak dapat lagi dipertahankan, maka harus ada keputusan resmi yang disertai konsekuensi jelas, termasuk pemenuhan hak-hak pekerja.
“Mereka bekerja karena kita yang panggil. Jadi kita juga yang harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Kondisi Beragam di Setiap OPD
Dalam rapat terungkap bahwa kondisi di masing-masing OPD sangat beragam. Ada dinas yang telah menyelesaikan pembayaran hingga beberapa bulan terakhir, ada yang hanya mampu membayar sebagian karena keterbatasan anggaran, dan ada pula yang mengalihkan tenaga honorer ke skema outsourcing agar tetap dapat bekerja.
Sebagian tenaga honorer juga berkurang secara alami karena mengundurkan diri, berpindah kerja, faktor usia, maupun kondisi kesehatan.
Gubernur menilai ketidaksamaan pola penanganan ini menunjukkan belum adanya kebijakan yang seragam di seluruh OPD.
Bukan Soal Anggaran, Tapi Keberanian dan Tanggung Jawab
Anwar menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata karena keterbatasan anggaran, melainkan karena belum adanya keberanian dalam mengambil keputusan yang tegas dan adil.
Komentar