Tak hanya itu, politisi PKS tersebut juga menyebut kebijakan yang terpusat justru membuka aib pemerintah pusat yang dinilai lamban menangani persoalan di lapangan.
Sebagai solusi, Wiwik mendorong pemerintah pusat untuk memberikan ruang lebih besar kepada daerah, khususnya dalam proses verifikasi lapangan, kajian sosial, dan lingkungan.
“Harus ada peran daerah dalam verifikasi teknis dan sosial, serta keterlibatan masyarakat dan tokoh adat. Karena itu penting,” tandasnya.
RDP yang berlangsung kurang lebih tiga jam tersebut diakhiri dengan kesimpulan untuk merekomendasikan evaluasi ulang sistem perizinan tambang terpusat serta pendampingan ketenagakerjaan bagi korban kecelakaan di lokasi ilegal PT FMI.
Komentar