Jean mengaku bahwa pernah ada pengajuan pembentukan RMC dari DPC Tolitoli namun hanya satu yang bisa memenuhi persyaratan, sehingga satu RMC saja yang diterbitkan oleh DPP APRI.
“Itu bohong, kami tidak pernah menerima permohonan pembentukan 23 RMC apalagi mengeluarkan SK sebanyak itu,” tegas Jean.
Ia agar minta Ahmad Sumarlin memberikan bukti SK yang dimaksud dan juga bukti kepada siapa biaya pendaftaran dibayarkan.
“Ini harus clear karena bisa merusak nama baik APRI,” katanya.
Srikandi penambang rakyat ini juga menegaskan bahwa akan meneruskan informasi ini kepada Ketua Umum agar ada tindakan lebih lanjut.
Semoga Dirut PT SMS Akhmad Sumarlim bisa membuktikan pernyataannya dan dapat diketahui siapa oknum yang mengatasnamakan APRI.
Polemik terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) mencuat setelah terjadinya aksi demonstrasi pada Kamis (8/12/2022), aksi massa yang menolak keberadaan PT SMS dalam WPR dengan bermodalkan rekomendasi Gubernur Sulteng Rusdy Mastura.
Rekomendasi itu untuk melaksanakan pilot project yang dianggap bertentangan dengan tujuan terbitnya WPR.
Mestinya PT. SMS melakukan aktivitas di wilayah pertambangan dengan mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Baca: Desak Cudy Batalkan Rekomendasi PT SMS di WPR, Ratusan Warga Demo Geruduk Kantor DPRD Tolitoli
Komentar