Karena sampai saat ini, kata dia, proyek tersebut tidak tuntas. Apalagi dari 19 sekolah direncanakan, 1 sekolah tidak dibangun tapi dibayarkan 100.
Harsono menuding pihak balai dalam hal ini BP2W harus bertanggung jawab atas persoalan terkait dengan nasib pembangunan 19 gedung sekolah.
Di mana pembangunannya belum tuntas 100 persen dikerjakan.
Proyek itu disebut-sebut sudah dibayarkan 100 persen oleh pihak balai.
Menurutnya, dalam perjanjian kontrak kerja antara pihak pengguna anggaran dan penyedia jasa dari PT Sentra Multikarya Infrastruktur (SMI), proyek itu dimulai sejak 5 Juni 2020 lalu.
Namun, hingga Oktober Tahun 2022 ini proyek itu belum tuntas dikerjakan, beredar kabar pihak kontraktor sudah melarikan diri.
Bahkan dari pengakuan sejumlah guru, banyak kondisi bangunan sekolah sudah rusak duluan.
“Ini persoalan, jika dibiarkan. Apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak seperti anak sekolah,” tandasnya.
KRAK berharap, Kejati bisa melakukan penyelidikan terhadap laporan mereka, sebab ini demi menyelamatkan uang negara.
Baca: Usut Sengkarut Problem Hingga Dugaan PHO Fiktif Proyek Rehab Rekon di BP2W Sulteng
Komentar