Ketua Partai Demokrat Sulteng ini menjelaskan bahwa tujuan mengundang semua pihak agar mendapatkan informasi yang utuh terkait proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 37, 41 – 43 miliar.
“Karena ini sudah masuk wilayah hukum, silahkan. Tetapi kerusakan itu diperbaiki. Anggarannya ini dari Bank Dunia tidak masuk dalam APBN,” tutur Anwar Hafid.
Meskipun demikian, dia juga akan tetap melakukan investigasi ke sekolah – sekolah tersebut. Tidak hanya mendengarkan laporan, tapi harus mengetahui langsung kondisinya.
Ia mengaku baru sekira dua minggu masuk di Komisi V DPR RI, sebelumnya ia sudah pindah dari di dua komisi. Selain belum mendapat informasi soal sekolah itu tentu dia akan mendapatkan aspirasi dari masyarakat Sulteng.
“Saya masuk Komisi V akhir September lalu. Kalau sudah lengkap, setelah itu kita ngegas di Komisi V. Karena saya Dapil Sulteng Komisi V,” tandasnya.
Pertemuan itu, ujar Anwar Hafid, Kepala BP2W mengaku hanya melanjutkan proyel tersebut dari Kepala BP2W sebelumnya, yakni Ferdinand. Sebab proyek tersebut selesai 2021.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anwar Hafid dinilai tidak peka terhadap kondisi pascabencana bidang pendidikan di Sulawesi Tengah (Sulteng), khususnya di Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
Menurut Tokoh Muda Alkhairaat, Habib Sadig Alhabsyi harusnya politisi Partai Demokrat itu bersuara mengenai proyek pembangunan 19 sekolah dari Kementrian PUPR melalui Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah (BP2W) Sulteng sebesar Rp 37, 41 – 43 miliar Rehabilitasi dam Rekonstruksi Tahun Anggaran (TA) 201 – 2020.
“Nah, beliau kan anggota dewan Komisi V dari Dapil Sulteng. Kementrian PUPR mitra komisi beliau, artinya termasuk balai lembaga vertikalnya PUPR,” tegas Habib Sadig kepada awak media, Sabtu (15/10/2022).
Baca: BP2W Sulteng Diserang Kabalai ‘Melawan’, Kejati Didesak Usut Aroma Korupsinya
Komentar