gNews.co.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama seluruh bupati/wali kota di ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (3/9/2025).
Rapat ini menyoroti angka inflasi Sulawesi Tengah yang mencapai 3,62 persen secara year-on-year per Agustus 2025, menempatkan provinsi ini dalam 10 besar daerah dengan inflasi tertinggi secara nasional.
Dalam pengantarnya, Gubernur Anwar Hafid didampingi Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Kepala BI Sulteng Muhammad Irfan Sukarna, dan Kepala BPS Sulteng Imron Taufik J. Musa.
Sejumlah bupati juga turut bergabung melalui zoom meeting.Gubernur secara khusus menyoroti tiga daerah penyumbang inflasi terbesar: Tolitoli (5,70 persen), Morowali (5,69 persen), dan Banggai (4,66 persen).
“Tiga daerah ini harus segera bergerak cepat karena menjadi penyumbang terbesar inflasi Sulteng,” jelas Gubernur Anwar Hafid.
Komoditas beras diidentifikasi sebagai pemicu utama inflasi, terutama di Morowali, Tolitoli, dan Banggai. Untuk menstabilkan harga, Gubernur mendorong gerakan pasar murah yang lebih masif hingga ke desa-desa.
“Kita libatkan Bulog, TNI-Polri, kepala desa, camat, semua harus bergerak bersama. Hanya dengan cara itu harga beras bisa distabilkan, dan target kita tiga bulan ke depan inflasi harus turun di bawah 3,5 persen,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara TPID provinsi dan kabupaten/kota agar langkah yang ditempuh berdampak langsung dan menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa segera dijalankan.
“Kita tidak bisa hanya bicara konsep. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata agar harga tetap terkendali,” katanya.
Sementara itu, Kepala BI Sulteng, Muhammad Irfan Sukarna, mengungkapkan fakta menarik terkait distribusi beras.
Beras dari daerah produsen seperti Banggai dan Morowali justru lebih banyak terserap ke luar provinsi, termasuk Gorontalo dan Maluku Utara, menyebabkan harga beras di Sulteng menjadi lebih tinggi.
Meskipun data BPS menunjukkan surplus beras lebih dari 58 ribu ton hingga Agustus 2025, alokasi distribusi yang tidak seimbang mengganggu stabilisasi harga.
Baca: BERANI Berkah, Gubernur Anwar Hafid: Saya Yakin BMA Memiliki Peran Strategis Jaga Nilai Luhur
Komentar