Salah satu sektor yang menjadi perhatian ialah pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan berat dan alat berat yang digunakan untuk mendukung operasional industri.
“Kita harus memastikan semua potensi yang menjadi hak daerah dapat dioptimalkan. Kalau aktivitas usahanya berjalan dan kewajiban pajaknya sudah diatur, maka harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan. Kita ingin ada kejelasan data dan ketegasan dalam pelaksanaannya,” tandasnya.
Selain pajak kendaraan bermotor, Gubernur juga menyoroti potensi penerimaan dari pemanfaatan sumber daya air melalui pajak air permukaan. Ia meminta Bapenda mempelajari praktik pengelolaan pajak air permukaan di daerah lain.
Menurutnya, koordinasi antara perangkat daerah pengelola pendapatan dan instansi teknis yang memahami kondisi lapangan sangat penting. Dengan demikian, penghitungan kewajiban pajak dapat dilakukan berdasarkan data pemanfaatan sumber daya yang akurat dan sesuai dengan regulasi.
Optimalisasi PAD tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai program pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sulteng.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali.
Baca: Doa untuk Negeri, Gubernur Anwar Hafid Ajak Masyarakat Perkuat Ibadah Hadapi Bencana Kabut Asap
Komentar