gNews.co.id – Anggota DPR RI, Longki Djanggola menyoroti ketimpangan kontribusi sektor pertambangan terhadap Sulteng, khususnya yang berasal dari perusahaan besar seperti PT Citra Palu Mineral (CPM) dan Kawasan Industri Morowali (IMIP).
Sorotan itu disampaikan saat rapat bersama kepala daerah se-Sulteng di Kantor Gubernur pada Rabu (7/5/2025).
“Kita di sini punya CPM, IMIP, dan lainnya. Tapi apa sumbangsih nyata mereka bagi daerah ini?” tegas Longki Djanggola.
Menurut Anggota Komisi II yang juga manta Gubernur Sulteng dua periode itu, meskipun nilai ekspor tambang di Sulawesi Tengah mencapai Rp500 triliun, namun dana bagi hasil yang diterima daerah hanya sekitar Rp200 miliar.
Hal ini dinilainya sebagai bentuk ketidakadilan fiskal yang merugikan daerah penghasil.
“Gubernur Anwar Hafid kerap mengeluhkan hal ini. Ini tidak adil. Daerah penghasil tambang seperti Sulteng seharusnya mendapat manfaat yang lebih besar,” tegas Longki dalam pernyataannya.
Politisi senior asal Sulteng ini juga mengkritik sikap pemerintah pusat yang dinilai kurang responsif terhadap kebutuhan daerah-daerah penghasil sumber daya alam.
“Apakah kita harus jadi gerombolan dulu baru diperhatikan? Jangan sampai pemerintah daerah dibiarkan tanpa kepastian kontribusi dari korporasi besar yang terus mengeksploitasi sumber daya kita,” tandasnya.
Longki mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian terkait lainnya untuk memastikan pembagian hasil tambang yang lebih adil dan proporsional bagi daerah.
“Sudah saatnya daerah penghasil tidak hanya menjadi penonton, tapi juga benar-benar mendapat manfaat nyata dari kekayaan alam yang dimiliki,” tandasnya.
Baca: Anggota Komisi II DPR Dorong Pemda Sulteng Tiru Model Pengelolaan Dana Tambang ala Mimika
Komentar