Amier juga mempertanyakan sikap perusahaan yang dinilai belum mengakomodasi tuntutan warga untuk penciutan wilayah konsesi guna mengakomodasi aktivitas tambang rakyat.
“Kenapa perusahaan tidak mau melakukan penciutan wilayah yang diusulkan masyarakat?” tandasnya.
Amier berharap Pemerintah Provinsi Sulteng dan DPRD Sulteng mengambil langkah konkret untuk mendorong realisasi penciutan lahan tersebut, termasuk mengajak perhatian Kementerian ESDM dan pihak perusahaan.
“Solusi dari DPRD dan Pemprov sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa ikut merasakan manfaat dari aktivitas tambang,” pungkas Amier.
Komentar