“Semua pengajuan, baik perbaikan data maupun penggantian PPPK bermasalah, harus menunggu aplikasi dibuka. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palu harus lebih agresif dan proaktif berkomunikasi dengan KemenPAN-RB,” ujar Rifqinizamy di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan.
Sementara itu, Longki Djanggola, yang juga mantan Gubernur Sulawesi Tengah, mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah strategis.
“Jangan sampai ada hak orang yang tidak kita penuhi, padahal mereka sudah lama mengabdi untuk daerah,” tegas Longki.
Komitmen DPRD Palu untuk Mengawal
Menutup rangkaian pertemuan, Ketua DPRD Palu, Rico Andi Tjatjo Djanggola, memastikan bahwa pihaknya akan mengawal penuh seluruh proses penyelesaian masalah ini hingga tuntas.
“Ini menyangkut masa depan 1.171 orang yang telah mengabdikan diri. Kami akan pastikan mereka mendapatkan kepastian status dan hak-haknya,” pungkas Rico.
DPRD Kota Palu berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Kota Palu agar bertindak cepat dalam membenahi administrasi kepegawaian yang dinilai bermasalah, demi memberikan keadilan bagi para honorer.
Komentar