gNews.co.id – Ratusan warga asal Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Korupsi dan Peduli Pembangunan Morowali Utara (ARAK – P2MU) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Rabu (18/6/2025).
Aksi ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa yang sebelumnya dilakukan di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI pada Senin (16/6/2025).
Massa aksi tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB, membawa spanduk dan poster yang berisi desakan agar KPK memeriksa dan mengadili Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, serta mantan Ketua DPRD Morowali Utara, Megawati Ambo Assa.
Lima orator secara bergantian menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada lembaga antirasuah tersebut.
Koordinator aksi sekaligus Ketua ARAK – P2MU, Burhanuddin Hamzah, secara khusus meminta KPK RI untuk turun langsung ke Morowali Utara.
Menurutnya, banyak kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang terjadi di kabupaten yang kaya nikel tersebut, namun belum tersentuh oleh aparat penegak hukum (APH).
“Melalui aksi hari ini, kami minta KPK turun mengusut dugaan KKN di Morowali Utara. Hari ini kami datang ke KPK dengan membawa laporan pendahuluan,” tandas Burhanuddin, yang akrab disapa Bur, dalam orasinya.
Laporan pendahuluan yang diserahkan kepada KPK mencakup beberapa dugaan kasus, antara lain dugaan korupsi rehabilitasi rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021.
Kemudian dugaan penyalahgunaan dana bansos COVID-19 tahun 2020, dugaan korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022, hingga penyalahgunaan kewenangan penerbitan izin lokasi/KKPR perkebunan sawit kepada PT Cipta Agro Sakti (CAS).
“Semua itu ada dalam laporan pendahuluan yang akan kami serahkan ke KPK hari ini. Harus diusut secara serius oleh KPK. Besar harapan kami, KPK untuk segera turun ke Morowali Utara,” ujar Burhanuddin.
Orator lainnya, Yan Paulus Mbaloto, menyerukan dukungan dari seluruh warga Morowali Utara di mana pun berada, menegaskan bahwa perjuangan mereka bertujuan untuk memperbaiki dan menyelamatkan daerah tersebut.
Da juga membantah rumor yang beredar bahwa demonstran sebelumnya bukan warga asli Morowali Utara.
“Hari ini, di depan gedung KPK, saya tegaskan bahwa yang berdemo adalah warga Morowali Utara asli. Kami hadir di sini demi daerah kami tercinta. Morowali Utara sangat kasihan. Daerah penyumbang devisa negara dari sektor pertambangan nikel, tapi pembangunannya tidak maju-maju,” ungkapnya.
Yan Paulus mendesak KPK agar menjadikan Morowali Utara sebagai target khusus, menyoroti kejanggalan penggunaan dana PEN tahun 2022.
Ia mempertanyakan alasan Pemkab Morowali Utara meminjam dana PEN, padahal daerah tersebut dikenal kaya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satu terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah.
“Daerah kaya, tapi meminjam dana PEN. Ini sangat memalukan bagi masyarakat Morowali Utara. Dana PEN adalah dana berbunga. Dan sampai hari ini tidak ada transparansi dana PEN kepada masyarakat,” tegas Yan Paulus.
Komentar