Setiap pihak yang dengan sengaja membuat atau memanipulasi data honorer harus dimintai pertanggungjawaban. Jika terbukti, sanksi tegas harus diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Baik secara administratif maupun hukum,” tegas Longki di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (26/8/2025).
Longki menambahkan bahwa praktik semacam ini sangat merugikan dan tidak adil.
“Manipulasi data honorer bukan hanya merugikan negara, tetapi lebih jauh lagi, mematikan kesempatan bagi mereka yang telah lama mengabdi dengan jujur dan seharusnya berhak menjadi PPPK. Karena itu, proses hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih,” tandasnya.
Penyidikan ini diharapkan dapat mengungkap praktik kecurangan tersebut dan menciptakan ekosistem rekrutmen ASN yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan di Morut.
Baca: Anggota DPR RI Longki Djanggola Usulkan Lima Langkah Strategis Perkuat BUMD
Komentar