Disebutkan, bahwa pihaknya tidak akan menarik kendaraan operasional khususnya yang digunakan untuk pelayanan publik. Seperti, tenaga kesehatan, Badan Penanangulangan Bencana Daerah (BPBD) dan lainnya.
Sementara, pejabat yang masih menguasai randis roda dua maupun roda empat baik staf atau sudah pensiunan, pihaknya akan tetap melakukan penertiban secara persuasif.
“Kami berharap seluruh dinas atau OPD bisa memahami adanya penertiban kendaraan, karena ini merupakan aset yang dimiliki Pemkab Poso,” tutupnya.
Komentar