gNews.co.id,- Dinas Sosial Kabupaten Banggai terus memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dan petugas pendataan guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, transparan, dan berbasis data yang valid.
Menindaklanjuti instruksi Bupati dan Wakil Bupati Banggai, penguatan tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dapat serta penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di Kecamatan Bualemo, Jumat (16/10/2026).
Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta operator SIKS-NG tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Hariadi Bola, S.H., hadir langsung bersama Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Ronal Rizal Pudje, S.STP., M.M., untuk membuka kegiatan tersebut secara resmi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penguatan kapasitas pengelolaan data sosial yang sebelumnya telah dilaksanakan di sejumlah kecamatan, di antaranya Lamala, Mantoh, Balantak, Bunta, dan Nuhon.
Dalam arahannya, Hariadi Bola menegaskan bahwa pemahaman terhadap DTSEN dan SIKS-NG merupakan hal penting bagi pemerintah desa dan operator pendataan.
Pasalnya, mereka berada di garis depan pelayanan masyarakat dan memiliki tanggung jawab memastikan data yang dihimpun sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pemerintah desa dan operator harus memahami DTSEN dan SIKS-NG karena merekalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat serta memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Hariadi.
Ia juga menyayangkan ketidakhadiran sejumlah perwakilan pemerintah desa dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, partisipasi aktif seluruh unsur pemerintah desa sangat diperlukan agar informasi dan pemahaman mengenai pendataan warga miskin serta calon penerima bantuan sosial dapat tersampaikan dengan baik.
Validitas Data Jadi Kunci Penyaluran Bansos
Materi utama mengenai DTSEN disampaikan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Ronal Rizal Pudje.
Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa validitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
Pengelolaan data yang akurat diperlukan untuk mendukung proses identifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan sekaligus meminimalkan kesalahan dalam penetapan sasaran program pemerintah.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi lintas sektor untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai keterkaitan data sosial, administrasi kependudukan, jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, Sekretaris Dindukcapil, Hasanudin Baadi, S.H., memaparkan pentingnya pembaruan data kependudukan, termasuk pelaporan warga yang telah meninggal dunia.
Langkah ini diperlukan untuk menjaga ketertiban administrasi dan mencegah ketidaksesuaian data dalam kepesertaan program bantuan sosial.
Sementara itu, Herdiansyah, S.E., menyampaikan materi mengenai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Adapun Jamaludin Fakri menjelaskan skema perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan pekerja rentan.
Dalam pemaparan tersebut, disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai saat ini menganggarkan pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 37.000 tenaga kerja rentan.
Dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indra Prasetyo Wibowo memberikan penjelasan teknis mengenai DTSEN, termasuk pembagian desil untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih terukur dan objektif.
Operator Desa Diperkuat Melalui Bimtek SIKS-NG
Untuk menunjang penerapan di lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIKS-NG yang dipandu operator tingkat kabupaten, Auli Rahman, S.P.
Melalui sesi tersebut, para peserta mendapatkan penguatan keterampilan teknis dalam pengisian dan pengelolaan data, sekaligus meningkatkan koordinasi antara operator desa, pendamping sosial, dan Dinas Sosial Kabupaten Banggai.
Penguasaan aplikasi SIKS-NG diharapkan dapat mendukung proses pemutakhiran data kesejahteraan sosial secara lebih tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kegiatan di Kecamatan Bualemo ini, Pemerintah Kabupaten Banggai menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung penanganan kemiskinan dan pelaksanaan program perlindungan sosial.
Kolaborasi antara perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, BPS, BPJS, serta pendamping sosial diharapkan mampu memperkuat kualitas basis data kesejahteraan masyarakat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran.(DQ74).
Komentar