5. KKJ Sulteng menolak segala bentuk kontra-narasi yang bertujuan menekan atau mengendalikan isi pemberitaan.
6. Pejabat publik wajib merespons kritik secara dewasa dan transparan, bukan defensif apalagi represif.
7. Keterlibatan Satgas BSH dalam klarifikasi terbuka terhadap produk jurnalistik dinilai keliru, berlebihan, dan tumpang tindih kewenangan.
8. Penyebaran narasi klarifikasi yang menyudutkan media berpotensi memicu sentimen kebencian dan intimidasi terhadap jurnalis.
9. KKJ menilai Satgas BSH berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk membungkam kritik.
Baca: Bentuk Satgas Gabungan Farid Hasbullah Karim Papan Rambu Tertibkan Parkir dan Jalur Kontainer
Komentar