Ketika kita membiarkan kawasan ini dieksploitasi secara tidak terkendali, yang dipertaruhkan bukan hanya soal mata pencaharian masyarakat atau pendapatan daerah. Kita sedang mempertaruhkan warisan ekologis dan peradaban yang seharusnya diwariskan kepada anak cucu.
Polemik Dongi-Dongi seharusnya menjadi momentum untuk bertanya ulang: sudah sejauh mana negara hadir menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak masyarakat, pelestarian lingkungan, dan kepentingan jangka panjang bangsa?
Jika jawabannya masih sebatas perdebatan soal istilah enclave, maka kita sedang tersesat dalam rimba terminologi, sementara hutan Dongi-Dongi terus menyusut diam-diam.
Pada akhirnya, kekayaan alam selalu menjadi ujian bagi integritas tata kelola negara. Dan Dongi-Dongi adalah salah satu ujian itu. Akankah kita kembali gagal, atau kali ini benar-benar hadir untuk menjaga?
Baca: Mengurai ‘Serakanomics’ di Parigi Moutong: Krisis Kepercayaan dan Tumpulnya Penegakan Hukum PETI
Penulis adalah Aktivis 98 Indonesia dan Anggota DPRD Sulteng 2014-2024
Komentar