· Pendampingan Keluarga: Tim juga akan menemui pihak keluarga korban untuk menggali keterangan dan memastikan hak-hak mereka sebagai ahli waris terlindungi, termasuk hak atas informasi medis yang jujur.
Morut dalam Sorotan: Kualitas Layanan di Tengah Krisis
Komnas HAM menyoroti bahwa insiden ini terjadi di tengah situasi kesehatan Morowali Utara yang sedang tertekan. Dengan lonjakan 12.431 kasus ISPA di awal tahun 2026 yang diduga kuat akibat dampak industri, RSUD Kolonodale seharusnya menjadi benteng pertahanan terakhir yang aman bagi warga, bukan justru menjadi tempat yang menimbulkan risiko kematian tambahan.
“RSUD adalah instansi negara. Setiap kegagalan medis yang berujung kematian wajib diaudit secara independen untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya dan memulihkan kepercayaan publik,” tegas Livand.
Peringatan Terhadap Impunitas Medis
Komnas HAM mengingatkan semua pihak agar tidak ada upaya menutupi fakta atau menghalangi proses investigasi. Lembaga tersebut akan memastikan tidak ada manipulasi data dalam proses ini, terutama terkait hak keluarga atas rekam medis.
“Jika ditemukan bukti kuat adanya kelalaian, Komnas HAM akan merekomendasikan sanksi administratif berat hingga mendorong kasus ini ke ranah pidana kepada Kepolisian (Polres Morut/Polda Sulteng),” tegas pernyataan tersebut.
Desakan Komnas HAM Sulteng
Menyikapi kejadian ini, Komnas HAM Perwakilan Sulteng mendesak beberapa pihak:
1. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara: Diminta bekerja sama dengan Tim Investigasi, memberikan jaminan keamanan bagi saksi-saksi di lingkungan rumah sakit, serta mempertimbangkan hak-hak keluarga korban yang ditinggalkan.
2. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulteng: Agar segera melakukan audit etik paralel guna menjaga marwah profesi kedokteran dari praktik yang mengabaikan keselamatan pasien.
3. Masyarakat: Komnas HAM membuka kanal pengaduan jika ada warga lain yang merasa mendapatkan layanan kesehatan tidak manusiawi atau membahayakan di wilayah Morowali Utara.
“Nyawa manusia tidak boleh dianggap sebagai risiko statistik semata. Tim kami turun ke Kolonodale untuk memastikan bahwa hak untuk hidup tetap menjadi prioritas tertinggi di atas birokrasi medis apa pun. Jika ada kesalahan, harus ada yang bertanggung jawab untuk memberikan rasa keadilan bagi almarhum dan keluarganya,” tegas Livand Breemer.
Komentar