Menurutnya tahun 2023 Komisi V DPR RI sudah menganggarkan pembangunan ruas jalan dan jembatan di Kalamanta dengan anggaran kurang lebih Rp 80 miliiar melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai leading sektor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu.
Di mana dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun lalu.
“Tahun 2023 kami di Komisi V DPR RI sudah menganggarkan (APBN) untuk pembanguanan jalan Kalamanta,” ungkap Anwar Hafid (AH) lewat aplikasi WatsApp, Rabu (19/5/2024).
Kemudian tahun 2022 masih kaitannya dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam Palu, Sigi, dan Donggala Kementeria PUPR memprogramkan pembangunan ruas jalan Lindu-Sadaunta dengan nilai anggaran Rp 79 miliar lebih pinjaman dari JICA Jepang.
Proyek ruas jalan Lindu-Sadaunta itu dikerjakan oleh PT SARANA – DIATASA KSO dengan nilai kontrak Rp 79.589.554.000.
Proyek pembangunan ruas jalan Sadaunta-Lindu dan Peana-Kalamantan 8 tahun lalu sudah dibuka dengan anggaran sebesar Rp 7.708.641.000, di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sigi, namun diduga realisasinya hanya Rp 6.258.475.440.
Kejati Sulteng Pernah Sidik Proyek Jalan
Dengan melihat kondisi saat itu, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng melakukan penyelidikan, bahkan sempat ekspose di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu.
Sementara Asisten Intelijen (Asintel( dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulteng zaman Kajati Sulteng, Sampe Tua dan Aspidsus Joko Susanto melakukan penyelidikan dugaan korupsi proyek senilai Rp 7.708.651.000 di PU Sigi ketika itu.
Namun di tengah jalan dugan korupsi proyek ruas jalan Kalamanta-Lindu dan Peana-Sadaunta itu dihentikan penyelidikannya oleh Kajati Sampe Tua ketika itu.
Adalah Fahruddin Yunus alias Didin yang mengerjakan proyek pembukaan jalan Kalamanta-Lindu dan Peana-Sadaunta itu.
Baca: Kondisi Miris Pasien Sigi, Dirujuk ke Gimpu Pakai Tandu Sejauh 64 Kilometer
Komentar