Namun demikian, Rully mempertanyakan sikap perusahaan sebagai pemegang konsesi yang dinilai belum mengakomodasi permintaan warga terkait penciutan wilayah konsesi untuk tambang rakyat.
“Kenapa perusahaan tidak mau melakukan penciutan wilayah yang diusulkan oleh masyarakat Poboya?” tandasnya.
Rully berharap adanya langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama DPRD Sulteng untuk mendorong realisasi penciutan lahan tersebut. Ia juga menyinggung peran anggota DPRD Sulteng, Muhammad Safri, yang sebelumnya turut menyoroti persoalan tambang Poboya.
“Sudah seharusnya DPRD dan Pemda Sulteng mencari solusi agar masyarakat bisa ikut merasakan manfaat dari aktivitas tambang di Poboya,” katanya.
Menurut Rully, solusi dari DPRD dan Pemprov Sulteng sangat dibutuhkan oleh masyarakat lingkar tambang, sehingga dapat mendorong perhatian Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM serta pihak perusahaan untuk mempercepat proses penciutan lahan sesuai tuntutan warga.
Komentar