Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid turut mengingatkan pentingnya pengawasan pertambangan di Kota Palu, terutama terhadap kegiatan yang berpotensi memengaruhi keselamatan permukiman dan meningkatkan risiko bencana. Ia meminta agar aspek keselamatan masyarakat, kondisi geologi, dan kerawanan bencana menjadi pertimbangan penting dalam pengawasan serta pengambilan keputusan terkait kegiatan pertambangan.
Menurutnya, peningkatan PAD tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan. Kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap pelaku usaha yang harus ditegakkan secara konsisten.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Gubernur Anwar Hafid berharap terbangun kesamaan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta memastikan tindak lanjut yang nyata terhadap setiap dugaan pelanggaran lingkungan.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri sejumlah pejabat KLH/BPLH, antara lain Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Direktur Sanksi Administratif Lingkungan Hidup, Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup.
Kemudian ada Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan, Kepala Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Makassar, serta Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi.
Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota se-Sulteng, baik secara langsung maupun melalui konferensi daring.
Gubernur Anwar Hafid berharap sinergi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan hidup di Sulteng, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat.
Komentar