Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta stakeholder lainnya agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program dalam RPJMD ini memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga dapat diukur secara objektif dalam pelaksanaannya,” ujar Christina.
Target Penyelesaian dan Konsultasi Publik
Anwar Hafid dan Reny Lamadjido menargetkan rancangan awal RPJMD dapat masuk ke DPRD pada 17 Maret 2025. Sebelum itu, pemerintah provinsi akan menggelar konsultasi publik untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Kebijakan yang diambil dalam RPJMD ini harus berbasis pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, bukan sekadar wacana politik,” tegas Anwar Hafid menutup rapat.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah, diharapkan RPJMD 2025-2030 dapat menjadi landasan bagi percepatan pembangunan Sulteng yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Komentar