Sehingga kata dia, perlu diperhatikan jika salah satu pihak terkait meninggal, maka semua pihak tentu harus melihat kasus ini lebih jernih.
Mahfud menilai, adanya pihak-pihak yang berbicara terkait kasus DPRD Morut sangat tendensius dan terkesan orderan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan kasus ini.
Sehingga bisa dilihat bahwa pihak-pihak yang berkomentar tidak mengetahui secara jelas perkembangan kasus ini dari awal.
Komentar itu terkesan sangat tendensius dan tidak memahami proses hukum yang sementara berlangsung.
“Itu sebabnya, mari kita menghormati proses hukum yang lagi berjalan di KPK saat ini,” jelas Mahfud.
Dengan meninggal dunia satu pihak dalam kasus ini, katanya, maka tentu akan ada pertimbangan hukum lain.
“Kita serahkan sepenuhnya kepada lembaga KPK untuk menilai keberlanjutan kasus pembangunan Gedung DPRD Morowali Utara Tahun 2016 ini,” tandasnya.
Dalam beberapa minggu terakhir, muncul berbagai pihak yang mencoba mengomentari kasus hukum.
Komentar itu soal pembangunan Gedung DPRD Morut, padahal tidak mengikuti dan mengetahui proses hukum yang saat ini sedang berjalan di KPK.
Baca: PETI di Bodi Segera Berhenti? Polda Sulteng: Iya Semua akan Ditertibkan
Komentar