gNews.co.id – Sejumlah perwakilan tenaga honorer dari Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Sulteng menemui Longki Djanggola anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra di Rumah Aspirasi, Jalan Kesehatan Nomor 1, Palu Selatan, Selasa (28/1/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan ketidakpuasan terhadap proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Mereka meminta perhatian dan solusi terkait hasil seleksi tahap pertama, di mana dari 99 honorer yang mengikuti ujian, tidak satu pun yang dinyatakan lulus.
Para perwakilan, di antaranya Abdul Rauf, Zainal, Ustin Wulandari, Sari Intan, Juliana, Steven, dan Simon, mengungkapkan keberatan atas aturan yang melarang peserta yang tidak lulus tahap pertama untuk mengikuti seleksi tahap kedua.
Padahal, terdapat 115 formasi yang disediakan khusus untuk Setwan dalam tahap kedua.
“Kami berharap formasi tersebut diprioritaskan bagi tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari lima tahun, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan pentingnya memprioritaskan honorer lama,” ujar Abdul Rauf.
Ia juga mencontohkan keberhasilan tenaga honorer di beberapa provinsi, seperti Banten, yang mampu memperjuangkan hak mereka melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, DPR, Mendagri, dan Menpan.
Selain itu, mereka meminta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah segera mengeluarkan surat masa sanggah seperti yang telah dilakukan oleh BKD Kabupaten Sigi dan Donggala.
Longki Djanggola Janjikan Tindak Lanjut
Menanggapi keluhan tersebut, Longki Djanggola berkomitmen membawa aspirasi para tenaga honorer dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
“Seharusnya tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari lima tahun mendapatkan prioritas. Ini merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian mereka,” tegas Longki, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Tengah.
Ia mengimbau para tenaga honorer agar tidak hanya terpaku pada formasi di dinas tertentu, tetapi juga memanfaatkan peluang pada formasi lain yang sesuai dengan kompetensi masing-masing.
Longki juga berencana berkoordinasi dengan Plt Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tengah, Adiman, untuk membahas surat masa sanggah yang hingga kini belum diterbitkan.
“Langkah ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian bagi tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi,” ujarnya.
Pertemuan tersebut membawa secercah harapan bagi para tenaga honorer Sekwan DPRD Sulteng untuk dapat memperjuangkan hak mereka dalam seleksi CPNS dan P3K tahap kedua. Longki Djanggola berjanji akan mengawal persoalan ini hingga tuntas.
Baca: Rapat Paripurna DPR RI Bahas Pembentukan Timwas dan RUU Pertambangan, Longki: Kepentingan Nasional
Komentar